Sejumlah analis menyuarakan nada pesimistis atas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Adapun, risiko kredit macet dan likuiditas bank BUMN menjadi salah satu perhatian.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Victor Stefano menuturkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bertujuan menciptakan pusat ekonomi di 70.000-80.000 desa dengan memanfaatkan dana desa yang ada. Rencana ini mencakup pembangunan gudang dan 6 gerai ritel di setiap desa untuk menyimpan serta menjual produk pertanian.

Sementara itu, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp3 hingga Rp5 miliar per desa, dengan pendanaan berasal dari alokasi dana desa sebesar Rp1 miliar per tahun, yang akan terakumulasi hingga Rp5 miliar dalam lima tahun.

Sebelumnya dikabarkan bahwa beberapa bank BUMN diharapkan memberikan pinjaman awal sebagai modal yang nantinya bakal dikembalikan dalam jangka waktu 3-5 tahun.

Namun, persoalannya, berdasarkan data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), pinjaman kepada koperasi memiliki rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 8,5%, lebih tinggi dari rerata sektor perbankan secara keseluruhan. 

“Hal tersebut menunjukkan bahwa segmen koperasi memiliki risiko kredit yang lebih tinggi,” ujar Victor dalam riset yang dirilis pada Senin (10/3/2025). 

Dia menilai skenario terburuk dari inisiatif pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah peningkatan risiko kredit dan likuiditas bagi himpunan bank pelat merah. 

Pasalnya, jika himpunan bank milik negara (Himbara) secara merata menyalurkan pinjaman senilai Rp3 hingga Rp5 miliar per desa dalam satu waktu, tetapi dengan rasio NPL koperasi tetap di 8,5%, hal itu dapat menyebabkan kenaikan biaya kredit (cost of credit/CoC) sebesar 49-82 bps dan penurunan laba sebesar 11%-56%.

“Selain itu, jika bank BUMN harus mendanai kredit ini sendiri, mereka juga dapat menghadapi risiko likuiditas, yang mengharuskan perusahaan mengamankan sekitar 5-9% dari total simpanan saat ini,” ungkap Victor. 

Dia juga melihat BBRI kemungkinan akan menanggung porsi penyaluran lebih besar dibandingkan bank-bank BUMN lainnya, mengingat perseroan memiliki eksposur terbesar terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan 80% desa memiliki paparan KUR.

Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia Prasetya Gunadi juga menyatakan bahwa investor cukup khawatir dengan inisiatif Koperasi Desa Merah Putih karena pinjaman yang disalurkan bank BUMN berpotensi mencapai Rp400 triliun. 

“Investor khawatir bahwa pinjaman ini, yang berpotensi mencapai Rp400 triliun, dapat berdampak negatif pada kualitas aset bank BUMN,” ucapnya.